MetroEkspress.com, Medan. – Maraknya aksi demo yang dilakukan mahasiswa beberapa minggu belakangan di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Sumatara Utara, dinas dibidang pembangunan Infra struktur yang ada di Sumatera Utara. Para mahasiswa meminta kepada Polda Sumut dan Kajati untuk menghusut pelaksanaan proyek pembangunan di 11 Kabupaten dan kota.
Ketua Forum Jurnalis Pemprosu (FJP), Ali Nurdin Chan menyikapi terkait hal tersebut, Dinas BMBK yang seharusnya mesti melihat kinerja rekanan sebagai pelaksana proyek, sebagai sosial kontrol menilai bahwa dinas BMBK diduga dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak melihat ke lapangan sebagai pengawasan kepada rekanan. Untuk itu diminta Gubsu mengevaluasi kembali jabatan Kadis BMBK Sumut.
“Masyarakat berharap pembangunan di Sumatera Utara khususnya inpratruktur jalan dan yang lainnya dibawah Dinas BMBK sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) angagaran tersebut bersumber dari APBD. Mahasiswa melakukan aksi demo itu hal yang wajar kerena mereka sebagai kaum intektual menyoroti kenerja pemerintah,” ujar Ali dikomfirmasi terkait maraknya aksi demo di dinas BMBK.
Menurutnya, Dinas BMBK mesti evaluasi rekanan pelaksana proyek dan konsultan juga menilai proyek tersebut, jangan lagi ada permainan, Gubernur bapak Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Sumatera Utara bermartabat yang setiap dinas di Sumatera Utara melaksanakan sesuai dengan pungsinya tidak berbain dalam angggaran. Tegas Ali Nurdin.
Ali menambahkan, Kami dari FJP sebagai wadah jurnalis yang ada di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara mamantau kenerja Dinas, berharap semua stakeholder dapat bekerja sama untuk mengujutkan Sumatara yang bermartabat.
Sebelumnya, aksi demo di dinas BMBK menjadi sorotan, dalam kurang satu bulan dua kali mahasiswa dari berbagai elemen meminta kepada Kapoldasu dan Kajati untuk mengusut pelaksanaan proyek di beberapa kabupaten yang ada di sumatera Utara disinyalir pelasanaan proyek tersebut sarat dan KKN. (Rl/Red)
