MetroEkspress.com, Medan. |DPRD Sumut mengapresiasi langkah Kejagung RI yang menetapkan 4 tersangka satu di antaranya oknum Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan, terkait dugaan suap penerbitan izin ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Selain berharap kasus ini diusut tuntas, dewan berharap pemerintah bertindak cepat, yakni memberikan kepastian ketersediaan, terutama minyak goreng (migor) dan menggelar operasi pasar secara masif.
Hal ini diutarakan Ketua Komisi A Hendro Susanto di Medan, Rabu (20/4) menyikapi penetapan sekaligus penahanan 4 tersangka ekspor migor yang berasal dari pejabat Kemendag dan pelaku sektor usaha di minyak goreng.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebutkan penahanan terhadap oknum pejabat pemerintah sebagai “maling teriak maling” dan mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Lufti sebagai bentuk tanggungjawab atas penahanan terhadap bawahannya.
“Yang jelas kita berharap masalah ini segera tuntas untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat yang sangat terimbas akibat langkanya migor di pasaran,” kata Hendro.
Terkait penahanan 4 mafia migor itu, Hendro berharap Gubsu dan jajarannya termasuk Satgas Ketahanan Pangan bergerak cepat melakukan berbagai langkah strategis.
“Pertama menurut saya, Pemprovsu tentu saja harus mendukung Kejagung terkait jika ada kroni-kroni dari 4 tersangka yang berasal dari Sumut,” katanya.
Selanjutnya, tambah Hendro, Pemprovsu menjamin ketersediaan bahan pokok, terutama migor dengan menggelar operasi pasar secara masif menjelang Idul Fitri 1443 H.
Selama ini, menurut Hendro, masyarakat masih menunggu kepastian apa langkah pemerintah mengatasi langkanya dan mahalnya migor di sejumlah daerah.
“Saya belum ada dengar Pemprovsu memberikan semacam jaminan bahwa bahan-bahan pokok cukup atau tersedia,” ujarnya.
Hendro berharap dengan operasi pasar tersebut harga-harga bahan pokok bergerak normal dan aktifitas masyarakat menggeliat seperti sedia kala. “Kita berharap penahanan 4 tersangka mafia migor mengakhiri kegelisahan masyarakat,” ujarnya.
Langkah yang jauh lebih penting, lanjut Hendro, Satgas Pangan Sumut memetakan secara komprehensif jalur-jalur pasokan minyak, mulai dari produsen hingga konsumen.
“Satgas dan jajarannya saya kira harus berani melakukan upaya jika ada pihak-pihak tertentu memutus jalur pasokan migor itu untuk kepentingan pribadi, dan golongan,” pungkasnya. (Fajar)
